Padang, Sumatera Barat | Kota Padang kembali tercoreng. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tahun 2025 berubah menjadi malapetaka digital yang menghancurkan harapan ribuan orang tua dan calon peserta didik.
Alih-alih mempermudah proses masuk sekolah, PPDB Online justru menyulut kemarahan massal. Sejak pendaftaran dibuka, server lumpuh, sistem zonasi rusak, hingga verifikasi yang tidak jelas. Pemerintah Kota Padang dinilai abai, lepas tangan, dan mempermainkan masa depan anak-anak warganya.
Dinas Pendidikan Mati Mesin — Bungkam Seakan Tak Berdosa
Tim investigasi mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Selasa (1/7/2025). Hasilnya? Kosong. Sepi. Tak ada satu pun pejabat yang mau memberikan keterangan resmi.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Arman, S.Pd., M.Pd., hilang tanpa jejak. Ditelepon tidak aktif, WhatsApp hanya centang biru tanpa balasan.
Lebih parah lagi, Kepala Dinas definitif, Drs. Yopi Krislova, M.Pd., dengan enteng menjawab, “Silahkan tanya ke kantor, saya lagi cuti,” seakan meledek rakyat yang sedang frustrasi dan kebingungan.
Sementara itu, para kepala sekolah melempar tanggung jawab. “Kami tidak berwenang. Semua kewenangan ada di dinas. Kami hanya terima daftar yang dikirim dari sana,” ujar salah satu kepala SMP Negeri di Kota Padang dengan wajah penuh ketidakberdayaan.
Ribuan Orang Tua Terlunta, Malam-malam di Depan Sekolah dan Kantor Dinas
Di depan beberapa sekolah dan kantor dinas, pemandangan memilukan terjadi. Orang tua menggelar tikar, duduk gelisah, wajah-wajah penuh stres, sebagian bahkan menangis. Mereka tidak tahu harus berbuat apa.
“Ini anak kami, masa depan kami. Kok diperlakukan kayak gini? Sistem zonasi ngaco! Rumah kami 200 meter dari sekolah malah ditolak. Ini sistem goblok atau sengaja dibikin begini?” bentak Robi Efendi.
Dodi Saputra, S.H. pengacara muda, dengan tegas menyampaikan, “Jelas ini bentuk penghinaan terhadap rakyat. Kami bukan boneka. Kalau pemerintah tidak bisa kelola pendidikan dasar, mundur saja dari jabatan. Jangan duduk di kursi empuk tapi membiarkan anak-anak kami jadi korban sistem busuk ini.”
Keluhan serupa dilontarkan Mimi Marlina, seorang ibu rumah tangga di kawasan Gunuang Pangilun. Dengan mata berkaca-kaca ia berkata, “Anak saya sudah dua malam nggak bisa tidur. Kami sekeluarga pun nggak nafsu makan. Kenapa anak kami harus jadi korban sistem yang nggak jelas ini? Dulu janji wali kota katanya Padang jadi kota pintar, ternyata pintar nyusahkan rakyat.”
Rusdi Chandra, tokoh masyarakat pemilik media Siampa Gadang, menambahkan, “Malu rasanya jadi warga Padang hari ini. Ini bukan cuma soal server error, ini soal pemimpin yang gagal total. Kalau memang tidak mampu, Fadly Amran sebaiknya berani bilang mundur. Jangan cuma muncul saat kampanye atau selfie pencitraan!”
Andri Suherman, sopir ojek online, juga tak bisa menyembunyikan amarahnya. “Apa kami orang kecil ini nggak berhak sekolahin anak di negeri? Apa harus kami suap atau sogok supaya bisa masuk? Kalau sistem begini, sebut saja terang-terangan, jangan pura-pura bikin sistem digital padahal cuma akal-akalan doang,” tegasnya dengan nada tinggi.
Janji Digitalisasi Fadly Amran Cuma Slogan Murahan?
Selama bertahun-tahun, Wali Kota Padang Fadly Amran, B.Bus., M.B.A., menjual narasi “Digitalisasi Kota Padang”, “Kota Cerdas”, dan “Reformasi Birokrasi.” Namun faktanya, setiap tahun PPDB selalu kacau, bahkan semakin parah.
“Ini fakta bahwa Pemko Padang gagal. Digitalisasi tanpa otak. Kalau tidak bisa, kembalikan saja ke sistem manual. Malu kami lihat kepala daerah cuma bisa pencitraan, tapi nol soal layanan dasar,” sindir warga lainnya.
Asri Suandi Ketua bidang Organisasi dan Kepemudaan SEMMI Cabang Padang mengatakan ini bukan sekadar isu pendidikan. Ini soal keberlangsungan generasi, soal keadilan sosial yang diinjak-injak oleh kekuasaan yang tanpa pertimbangan. sampai kapan anak-anak kita terkatung-katung dengan sistem yang berantakan dan saling lempar kesalahan ini. jika memang tidak bisa dikembalikan saja ke sistem manual seperti biasanya dan masyarakat tidak dispersulit dengan digitalisasi tidak jelas seperti ini.
SEMMI Cabang Padang melihat anak-anak kehilangan harapan, hanya karena jarak dan sistem yang tidak berkeadilan. Hari ini, anak-anak Padang menangis karena sistem yang seharusnya melindungi mereka justru melukai. Dan bagi kami SEMMI Cabang Padang, ini bukan sekadar isu pendidikan, tapi soal masa depan anak-anak dan adik-adik kita dikota Padang yang harus dibenahi bersama-sama.
Tuntutan Warga Kota Padang: Copot, Audit, Usut!
Dalam investigasi ini, warga Kota Padang secara terang-terangan menyampaikan tuntutan:
1. Copot Plt. Kadis Pendidikan, Arman, S.Pd., M.Pd., dan Kadis definitif Drs. Yopi Krislova, M.Pd., yang terbukti abai dan tidak mampu menjalankan tugasnya.
2. Wali Kota Fadly Amran, B.Bus., M.B.A., segera turun ke lapangan dan bertanggung jawab langsung di depan rakyat, bukan cuma lewat media sosial.
3. Bongkar dan audit sistem PPDB Online 2025. Periksa siapa vendor, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah ada unsur permainan di dalamnya.
4. Kembalikan hak-hak rakyat. Berikan solusi nyata, bukan alasan. Jika sistem online gagal, segera buka pendaftaran manual dengan mekanisme adil dan transparan.
5. Segera buka posko pengaduan resmi dengan pendampingan dari Ombudsman, DPRD, dan aparat penegak hukum.
Kesimpulan: Ini Bukan Error, Ini Kegagalan Total!
Kekacauan PPDB Online 2025 Kota Padang bukan sekedar kesalahan teknis, tapi bukti telanjang dari kegagalan sistemik, abainya pemimpin, dan hancurnya komitmen pelayanan publik.
Hingga berita investigasi ini diterbitkan, Wali Kota Fadly Amran, B.Bus., M.B.A., belum mengeluarkan pernyataan resmi. Publik menunggu, apakah beliau akan tetap bungkam atau berani tampil menjawab langsung di hadapan rakyat yang kecewa dan marah.
Investigasi ini berdasarkan liputan langsung di sejumlah sekolah dan kantor Dinas Pendidikan, serta hasil wawancara dengan puluhan warga terdampak dari berbagai kawasan di Kota Padang. Upaya konfirmasi ke Dinas Pendidikan dan Wali Kota Padang hingga saat ini belum mendapatkan jawaban apapun.
Tim