SOLOK | Tindakan dan sikap Ny. Nia Jon Firman Pandu, istri dari Bupati Solok Jon Firman Pandu, menjadi sorotan serius di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat Kabupaten Solok. Sejak dilantik sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokopim) pada April 2025 lalu, berbagai langkah dan perilaku Ny. Nia dinilai tidak mencerminkan etika seorang istri kepala daerah, apalagi pejabat struktural.
Keluhan muncul dari banyak ASN yang merasa tidak nyaman dengan sikap dingin dan tertutup Ny. Nia. Di berbagai kegiatan resmi, seperti apel pagi setiap hari Senin, Ny. Nia kerap berdiri di barisan depan bersama kepala dinas, seolah menyetarakan diri dengan pejabat eselon tinggi seperti Sekda, Asisten, Wakil Bupati, bahkan Bupati. Padahal secara aturan dan etika birokrasi, posisi tersebut tidak selayaknya diisi oleh pejabat setingkat kabag.
“Tidak ada sapaan, tidak ada tegur sapa, malah raut wajahnya terlihat tidak menyenangkan. Banyak ASN merasa enggan jika berpapasan dengannya,” ungkap salah seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya.
Tak hanya soal sikap, kebijakan yang dianggap sewenang-wenang juga menjadi sorotan tajam. Sejumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Sekretariat Daerah diberhentikan secara massal dan digantikan oleh orang-orang dekat atau kerabat dari Ny. Nia sendiri. Padahal, surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri tertanggal 30 Januari 2025 tidak secara tegas menyuruh pemberhentian, melainkan meminta pemerintah daerah bijak dalam menyikapi keberadaan THL.
“Kebijakan ini menyakiti banyak keluarga, terutama para ibu tunggal dan pemuda lokal yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan itu,” ujar sumber internal pemkab.
Selain itu, anggaran media yang semestinya diperuntukkan untuk kegiatan publikasi pemerintahan, disebut-sebut digunakan untuk keperluan pencitraan pribadi Ny. Nia dan sang suami, Bupati Solok. Berbagai konten yang dibiayai APBD lebih banyak menampilkan kegiatan personal dan keluarga daripada program pemerintahan.
Sikap lain yang juga mengundang pertanyaan publik adalah seringnya Ny. Nia ikut serta dalam perjalanan dinas luar daerah sang suami. Banyak pihak menilai hal ini memperbesar pemborosan anggaran, mengingat tidak semua perjalanan tersebut terkait langsung dengan tugas TP-PKK atau Dekranasda yang memang dipimpinnya.
Tidak berhenti sampai di sana, Ny. Nia juga disebut menghabiskan anggaran cukup besar di organisasi TP-PKK dan Dekranasda Kabupaten Solok. Perjalanan ke Jakarta bersama anak-anak menggunakan anggaran resmi daerah menjadi salah satu sorotan. Bahkan, beredar kabar bahwa jumlah kendaraan dinas yang berada di kediaman pribadi keluarga Bupati lebih dari 12 unit, yang patut didalami oleh aparat penegak hukum.
Saat ini, belum ada sikap tegas dari pihak terkait, termasuk Inspektorat dan DPRD Kabupaten Solok, untuk menyelidiki lebih lanjut rangkaian dugaan penyimpangan dan pelanggaran etika ini. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kontrol dan pengawasan di lingkaran pemerintahan daerah telah melemah.
Masyarakat berharap agar Gubernur Sumatera Barat, Ombudsman RI, dan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan KPK turut memberikan perhatian terhadap situasi di Kabupaten Solok. Transparansi, akuntabilitas, dan etika pejabat publik harus tetap menjadi pegangan, tak terkecuali bagi keluarga kepala daerah.
Tim